BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Provinsi Aceh mulai mempersiapkan konsolidasi organisasi menuju Pemilu 2029. Salah satu agenda yang akan dilakukan adalah Saweu DPD, yakni kunjungan silaturahmi ke seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora di kabupaten dan kota se-Aceh.
Program Saweu DPD dijadwalkan mulai 10 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kepengurusan, mendorong rekrutmen anggota, serta mempersiapkan pemenuhan persyaratan verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029.
Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Aceh, Dicky Saputra, bersama jajaran pengurus wilayah akan turun langsung menemui pengurus DPD untuk melihat kesiapan organisasi sekaligus menyerap masukan dari kader di daerah.
Dalam tradisi masyarakat Aceh, saweu berarti berkunjung atau bersilaturahmi. Istilah ini tidak sekadar menggambarkan kunjungan formal, tetapi juga mengandung makna membangun kedekatan, menjaga hubungan, dan memperkuat kebersamaan.
Melalui pendekatan tersebut, konsolidasi partai diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memperkuat komunikasi antara pengurus wilayah dan kader di tingkat kabupaten dan kota.
Dicky Saputra didukung sejumlah pengurus DPW Aceh, di antaranya Moharriadi selaku Wakil Ketua DPW yang juga dipercaya memimpin Desk Rekrutmen, Sekretaris DPW Darlis Azis, serta Bendahara DPW Yuswardi.
Masing-masing pengurus memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan program organisasi, mulai dari rekrutmen anggota, penataan administrasi, hingga pengelolaan kebutuhan operasional partai.
Tindak Lanjut Rakornas
Agenda konsolidasi di Aceh tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gelora Indonesia yang berlangsung pada 3–4 Oktober 2026 di Jakarta.
Rakornas yang dibuka Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta, membahas langkah persiapan organisasi menghadapi Pemilu 2029, termasuk penguatan Desk Verifikasi Partai Politik (Verpol) dan Desk Rekrutmen Anggota.
Dua agenda tersebut menjadi perhatian partai dalam mempersiapkan struktur kepengurusan dan keanggotaan sesuai ketentuan yang berlaku bagi peserta pemilu.
Di Aceh, pelaksanaan Saweu DPD diharapkan dapat menjadi sarana koordinasi untuk memastikan program tersebut berjalan hingga tingkat daerah. Dengan bertemu langsung pengurus DPD, DPW dapat mengidentifikasi kebutuhan organisasi, memantau perkembangan rekrutmen, serta membahas kendala yang dihadapi di lapangan.
Diskusi Ambang Batas
Selain konsolidasi organisasi, Partai Gelora juga menyoroti wacana perubahan ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyampaikan gagasan mengenai pilihan ambang batas parlemen sebesar nol persen atau 20 persen.
Wacana tersebut berkaitan dengan perdebatan mengenai proporsionalitas keterwakilan politik, penyederhanaan sistem kepartaian, dan efektivitas pemerintahan.
Pembahasan ambang batas parlemen menjadi salah satu isu dalam diskursus persiapan Pemilu 2029. Perubahan ketentuan tersebut, apabila dilakukan, akan berkaitan dengan desain sistem pemilu dan peluang keterwakilan partai politik di parlemen.
Melalui konsolidasi nasional dan agenda Saweu DPD di Aceh, Partai Gelora menyiapkan sejumlah langkah organisasi untuk menghadapi tahapan Pemilu 2029. Pelaksanaannya akan bergantung pada kesiapan kepengurusan, perkembangan rekrutmen anggota, serta pemenuhan ketentuan verifikasi partai politik.[]
